GoCSRKaltim. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur turun ke lapangan melakukan monitoring terhadap pengadaan dan pemasangan jaringan pipa HDPE distribusi pelayanan diameter 100 mm – 250 mm Kota Balikpapan.
Dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, pengerjaan pipa tersebut baru terealisasi sekitar 50 persen dari dana APBD Murni 2022 sebesar Rp5 miliar. “Kita lihat baru terserap Rp2,4 miliar dari Rp5 miliar, berarti terealisasi 50 persen saja,” ucapnya, Jumat (30/9/2022).
Disinggung terkait kendala yang dialami kontraktor di lapangan, ia menyebutkan bahwa tidak ada kendala yang signifikan. Hanya saja, kontraktor terlalu lamban dan kemungkinan mereka tidak mampu. Padahal bisa saja memakai alat (exca mini) supaya kinerjanya cepat, namun kemungkinan dilapangan justru manual.
Kalau yang kami datangi kemarin, tidak ada kendala. Pemasangannya juga tidak terlalu rumit. Disamping itu juga aspal masih di jalan pemerintah, jadi tidak ada pembebasan lahan dan sebagainya. Sepertinya kendala kontraktor saja,” jelasnya saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang III Tahun 2022.
Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta dan mendorong Cipta Karya agar mempercepat pengerjaan pemasangan pipa di daerah Manggar jalur Kota Balikpapan. Mengingat, proses pengerjaan sudah sekitar 9 bulan lamanya. Namun, hingga saat ini baru terealisasi 50 persen.
“Ini sudah bulan September, tapi baru bisa dikerjakan Rp2,4 miliar. Kita akan panggil Cipta Karya secepatnya, karena anggaran ini sedikit cuma Rp5 miliar. Kontraktor harus bisa menyelesaikan proyek ini secepatnya. inikan persoalan kontraktor,” tegasnya.
Ia berharap anggaran Rp5 miliar bisa segera terserap, mengingat di daerah Manggar belum ada PDAM. Padahal kebutuhan air bersih di Balikpapan itu sangat tinggi. “Kita hanya takut jika kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Paling tidak, bisa selesai diakhir tahun supaya daerah situ bisa dialiri air bersih,” pintanya.
Pada kesempatan itu, Veridiana bercerita sempat singgah di salah satu warung dekat Perumahan Batakan. Warga di sana pun mengeluhkan tidak adanya air PDAM. Sementara ini, mereka masih pakai air tanah. “Untuk kebutuhan mereka jualan itu saja menggunakan air galon harganya Rp25 ribu,” bebernya.
Bayangkan saja air galon Rp25 ribu, wajar saja bila biasanya beli teh Rp4 ribu, di sana jadi Rp8 ribu. Bukan persoalan Rp8 ribu tapi menjadi sepi, warung nggak laku orang mikir ini cuma teh tapi harganya Rp8 ribu. Padahal bahan bakunya yang mahal,” sambungnya.
Oleh karenanya, Komisi III akan memanggil Cipta Karya secepatnya dan melakukan evaluasi kinerja kontraktor. “Jangan sampai tidak terserap karena kebutuhan air bersih disana sangat luar bisa. Secepatnya akan kita panggil,” terangnya.(BOM/
Discussion about this post