GoCSRKaltim – Kaltim semakin banyak dilirik. Perkembangannya juga semakin pesat. Namun, beberapa hal harus tetap jadi pertimbangan untuk menata provinsi yang dinilai punya banyak potensi.
Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kaltim digelar Kamis (02/05/2024), dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Hal itu sebagai langkah perkembangan agar Kaltim Sejahtera 2045.
“Ini momentum yang sangat bagus, sebagai konsolidasi secara nasional. Apalagi tahun ini sedikit unik, momen pemilihan kepala daerah serentak, semua akan segera menyusun visi dan misinya. Bagi setiap orang yang nantinya mendapat rezeki (kepala daerah). Lantas apa rujukannya, jelas, ya RPJPD dan RKPD,” ujar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Akmal mengungkapkan, pembahasan RPJPD dan RKPD tahun ini berpengaruh terhadap perkembangan Bumi Etam ke depannya. Pasalnya, daerah yang nantinya sebagai pusat pemerintahan negara, dia berkomitmen untuk menyelaraskan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, tentunya mendorong perekonomian.
Pesan juga disampaikan untuk DPRD Kaltim. Dibahas menjelang masa akhir jabatan, para anggota dewan yang baru nantinya diharapkan bisa taat dengan asas demokrasi. “Karena akan jadi rujukan untuk anggota DPRD yang baru nanti, jangan sampai nanti setelah selesai ada hal-hal yang tidak disepakati bersama,” imbuhnya.
Ada tujuan dan sasaran RKPD Kaltim 2025 mendatang bisa diterapkan. Data yang diterima harian ini, ada empat poin tujuan dengan 11 poin sasaran yang dicanangkan Pemprov Kaltim.
Mewujudkan SDM yang berdaya saing, seperti meningkatkan pemerataan pendidikan, derajat kesehatan, menurunkan pengangguran, dan meningkatnya daya saing perempuan.
Kemudian di poin kedua yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan terwujudnya diversifikasi ekonomi, meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin, meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur mendukung perekonomian, dan pemenuhan infrastruktur dasar.
Untuk poin tiga, yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran terjaganya kualitas air, air laut, udara, dan lahan. Menurunnya Emisi gas rumah kaca (GRK), sektor kehutanan dan lahan, serta meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Di poin empat, mewujudkan reformasi birokrasi dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK.
Dalam dokumen RPJPD 2025–2045, Pemprov Kaltim telah menetapkan target-target pembangunan yang mencerminkan visi Kaltim 2045. Akmal menyampaikan, pemprov mengedepankan ekonomi hijau sebagai tema utama yang sekaligus gerakan bersama bagi seluruh daerah di Indonesia. Momen tersebut bisa menjadi konsolidasi mengingat akan dilaksanakan Pilkada 2024.
Akmal Malik turut menekankan pembahasan perlunya jalan beriringan selaras antara pemprov, kabupaten, dan kota untuk mendukung IKN. Dari tujuh kabupaten dan tiga kota, hanya Kutim yang belum memiliki program nasional untuk mendukung hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). “Padahal Kutim jadi salah satu pintu untuk IKN. Makanya saya pemkab konsinyering, meminta programnya diselaraskan dengan pemprov, dan saya minta untuk segera disurati,” bebernya. Di sana, lanjut Akmal, ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang bisa jadi pintu masuk ke IKN.
Disadur dari Kaltim Post
Discussion about this post