GoCSRKaltim – Pemerintahan Prabowo Subianto tidak lagi menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai fokus utama. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk IKN tahap kedua periode 2025-2029 yang hanya sebesar Rp 48,8 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan tahap sebelumnya.
Menurut Kepala KPw BI Kaltim, Budi Widihartanto, berkurangnya porsi anggaran ini akan berdampak pada sektor konstruksi di Kalimantan Timur. Sejak kehadiran IKN, konstruksi menjadi sektor terbesar ketiga di provinsi tersebut, sehingga pengurangan dana diperkirakan akan menurunkan daya ungkit sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kondisi ini akan memengaruhi daya ungkit sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim,” ujar Budi, disadur dari Kompas.com, Senin (3/2/2025).
Meski demikian, pemerintah berharap realisasi investasi dari sektor swasta dapat tumbuh lebih tinggi sehingga dapat menopang perekonomian dan mengurangi dampak penurunan sektor konstruksi. Selain itu, sektor-sektor lain di luar konstruksi juga diharapkan menunjukkan pertumbuhan yang positif pada 2025, seiring dengan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Dana sebesar Rp 48,8 triliun yang dialokasikan dari APBN akan difokuskan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membuka akses menuju IKN di kawasan Wilayah Perencanaan (WP) II, serta untuk pemeliharaan dan pengelolaan sarana serta prasarana yang telah dibangun pada tahap awal.
Salah satu proyek infrastruktur utama yang akan dikerjakan pada 2025 adalah pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, termasuk kantor serta hunian bagi pejabat dan pegawai pemerintahan. Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan IKN tetap dapat berkembang sesuai dengan rencana, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
Discussion about this post