Lanjutkan Tongkat Kepemimpinan, Isran Minta Seluruh Gubernur Perjuangkan Honorer

GOCSRKaltim. Tongkat kepemimpinan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) resmi berpindah tangan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan ke Gubernur Kaltim Isran Noor.

Ditandai dengan penyerahan bendera pataka APPSI dari Ketua Umum APPSI masa jabatan 2019-2022 kepada Ketua Umum APPSI masa jabatan 2022-2023 yang berlangsung di Hotel Novotel, Rabu (26/10) lalu.

Pergantian ketua umum ini, karena masa Jabatan Gubernur DKI Jakarata yang telah habis dan secara otomatis selesai pula jabatan Ketua Umum APPSI yang dipimpinnya.

Gubernur Kaltim sebelumnya menjabat
Wakil Ketua Umum APPSI. Sesuai AD/ART wakil ketua umum langsung menjadi ketua umum ketika ketua sebelumnya berakhir masa jabatan sebagai gubernur.

Isran menilai kebijakan yang telah dijalankan Ketua Umum APPSI sebelumnya tentu akan dirinya teruskan.

“Menurut saya sangat bermanfaat bagi anggota APPSI sendiri,” tuturnya.

Dirinya meminta dukungan Ketua Dewan Pakar APPSI, Ryaas Rasyid saat menjalankan amah sebagai ketua umum

“Jika terdapat kesalahan tolong tegur Ketua Umum APPSI yang baru,” pintanya

Isran Noor juga nengajak gubernur seluruh Indonesia ikut bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah pusat terkait pertimbangan pemberhentian tenaga honorer.

“Bisa dibayangkan kalau dihapus itu honor, padahal tenaganya dibutuhkan oleh kita semua,” ungkapnya.

Menurut Isran, tidak ada alasan bahwa tidak memiliki kemampuan keuangan sehingga mengharuskan untuk menghapus tenaga honorer tersebut.

“Itu urusan negara. Negara perlu mampu menciptakan lapangan kerja di luar itu,” sebutnya.

Dirinya mengatakan terkait honorer, akan melakukan pembahasan dengan para anggotanya terlebih dahulu.

“Bisa dibayangkan, kalau 4 juta orang tenaga honorer dihapus. Sedangkan negara belum mampu menciptakan sebuah lapangan kerja di luar dari investasi,” kata Isran.

Untuk itu, APPSI akan memperjuangkan nasib tenaga honor dengan bersama sama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apkasi dan Apeksi. (bom)