Penulis Muhammad Naufal | Editor Nursita Sari dari kompas.com
TANGERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak bergantung kepada pemerintah pusat soal penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga di kota itu.
Hal itu diutarakan Tito saat konferensi pers usai melakukan rapat koordinasi soal penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tangerang, Selasa (27/7/2021).
Dia berharap, Pemkot Tangerang dapat mencari dana secara mandiri selain APBD untuk disalurkan kepada warganya dalam bentuk bansos.
Baca Juga: Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR
Mantan Kapolri itu berujar, Pemkot dapat menggaet perusahaan swasta di Kota Tangerang untuk mencairkan anggaran corporate social responsibility (CSR) mereka.
“Pemda (pemerintah daerah) lain jangan menunggu dari pemerintah pusat, harus di-cover di luar APBD,” tuturnya.
“Semua pihak yang terpanggil dan budaya gotong royong kita tunjukkan, sehingga pengusaha mengeluarkan CSR, kemudian dibagikan ke masyarakat seperti non-tunai dan bantuan masyarakat lain terpanggil baik individu baik yang lain,” sambung dia.
Di sisi lain, Tito mengapresiasi Pemkot Tangerang yang telah menyerap APBD untuk bansos sebesar 50 persen dan telah menyerap anggaran tidak terduga sebesar 40 persen.
Realisasi APBD secara keseluruhan di Kota Tangerang yang mencapai 40 persen juga dianggap sudah cukup bagus.
“Kemudian anggaran (untuk) pandemi juga sudah terealisasikan penggunaannya dan baik. Saya apresiasi sangat tinggi,” ujar dia.
Mendagri menambahkan, Pemkot Tangerang dapat lebih memerhatikan lagi nasib para pelaku UMKM atau warga yang terdampak selama PPKM level 4 ini diberlakukan.
“Saya minta ke Wali Kota Tangerang dan Forkopimda sentuh betul masyarakat yang terdampak, UMKM. Yang penting masyarakat kita tenang PPKM berjalan baik, dan kasus menurun,” papar Tito.
Discussion about this post