SAMARINDA Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi mengharapkan pemberian dana perusahaan pertambangan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bisa terserap secara maksimal untuk pembangunan di daerah.
“Jangan sampai perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim justru memberikan dana CSR untuk membangun daerah lain,” kata Hadi Mulyadi di Samarinda.
Hadi Mulyadi menuturkan, sebetulnya Gubernur Kaltim Isran Noor juga kerap menyinggung bahwa meningkatnya laba karena besarnya produksi batu bara tidak sebanding dengan jumlah CSR yang diberikan.
“Pak gubernur (Isran Noor, Red) sering mengkritik hal ini. Produksi meningkat, laba naik, tetapi CSR tidak pernah naik,” tegas Hadi.
Padahal lanjut Hadi, dana CSR tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk pembangunan di daerah, karena telah melakukan kegiatan bisnis di wilayah tersebut.
“Aturannya ada, CSR harus memprioritaskan daerah yang memproduksi. Masalahnya PKP2B ini urusannya dengan pusat, seakan-akan daerah ini diabaikan,” bebernya.
Mantan Anggota Komisi VII DPR RI itu pun menilai kurangnya komunikasi yang baik antara daerah dan pusat, Padahal daerah sudah begitu banyak memberikan hasil bumi kepada negara.
“Ekspor terbesar setelah Jawa Barat adalah Kaltim, kan luar biasa kita membantu negara,” ucapnya.
“Pak Isran mengatakan besaran dana bagi hasil (DBH) minimal 50 persen. Yang jelas kita sudah memperjuangkan dua kali kepada pemerintah pusat,” lanjutnya mengakhiri. (BOM/Ses)
Discussion about this post