GoCSRKaltim. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati, meyatakan bahwa kesejahteraan guru tidak boleh dikesampingkan. Agar aksi demonstrasi seperti yang terjadi di Balai Kota Samarinda, Selasa (27/9/2022), tidak terjadi lagi.
Politisi Demokrat tersebut menegaskan, penghapusan insentif guru merupakan hal yang ironis. Justru menurutnya, guru harus diberikan kesejahteraan yang baik agar mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Pejabat sekarang bolehlah membuka diri, melihat seberapa besar bakti seorang guru. Sepanjang tuntutannya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kemampuan daerah dan sesuai dengan kompetensi, saya pikir tidak perlu dipermasalahkan. Ini sampai turun ke lapangan, sangat miris sekali,” tegasnya.
Legislator Dapil Samarinda ini menjelaskan, tidak sedikit para guru yang harus menggadaikan Surat Keputusan (SK) penetapan guru untuk harus sekadar melanjutkan hidupnya. Hal ini tentu sangat krusial bila harus dikaitkan dengan tugas guru yang dibebankan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM.
“Bagaimana mereka mau menyampaikan ilmunya, kalau ada beban cicilan. Bahkan tidak sedikit guru yang jadi ojek online. Apalagi kalau insentifnya dihapus,” terang Wanita yang dulunya merupakan seorang pengajar tersebut.
Ia juga menilai bahwa guru honorer harus mendapatkan kepastian besaran gajih yang sesuai upah minimum, dan juga insentif. Hal tersebut mengingat tidak sedikit beban kerja yang harus dipikul seorang guru honorer. (BOM/ADV/DPRDKALTIM).
Discussion about this post