GoCSRKaltim. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tentu berdampak ke masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun merespon, pro dan kontra kebijakan kenaikan harga BBM ini tentu wajar.
Tetapi demikian, pemerintah harus melakukan solusi guna mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM ini.
“Di daerah bisa kita lakukan, mencari solusi dengan Perda yang sesuai kewenangannya. Cara kita mempermudah perizinan usaha, upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka seluas-luasnya peluang kerja dan mempermudah permodalan untuk UMKM,” terang Samsun.
Politisi PDI- Perjuangan ini juga mengaku adanya kenaikan harga BBM, otomatis berdampak pada masyarakat, dia juga mengingatkan pemerintah daerah akan kenaikan inflasi.
“Tentunya yang harus diantisipasi kenaikan inflasi juga,” tukasnya.
Meski ada aksi penolakan kenaikan harga BBM terus disuarakan masyarakat, tetapi pihaknya tetap berpegang pada kewenangan yang ada ditangan pemerintah pusat.
DPRD Kaltim semaksimal mungkin akan terus berupaya melakukan pengawasan atas penyaluran subsidi BLT BBM yang diberikan pemerintah ke masyarakat agar sesuai aturan dan menyasar kepada yang berhak.
“Kami awasi itu (BLT BBM), agar tepat sasaran dan yang penting juga BBM kita tidak bocor,” tutupnya. (Bom/ADV/DPRDKaltim)
Discussion about this post